Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengusulkan agar Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak rencana kerja dan restrukturisasi yang diajukan Badan
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengusulkan agar Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak rencana kerja dan restrukturisasi yang diajukan Badan